PENGGOLONGAN HUKUM
PENGGOLONGAN HUKUM
Dianjukan untuk Memenuhi Tugas, Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia,
Semester Ganjil, Tahun Akademik 2009/ 2010
Dosen Pembimbing : HJ. Dewi Asri Yustia,S.H.,M.H.Oleh: Rudi Pradisetia Sudirdja
NPM : 091000299
Kelas : E
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN
JALAN LENGKONG BESAR NO 68 BANDUNG
Telp. (022) 4205945, 4262226
www.hukum.unpas.ac.id
Penggolongan Hukum
- Menurut Waktunya :
- Ius Constitutum adalah Hukum yang berlaku di suatu wilayah pada waktu dan tempat saat ini.
- Ius Constituendum adalah Hukum yang akan datang atau hukum yang di cita-citakan. Contohnya : Rancangan undang-undang.
- Sejarah Hukum adalah Ius Constitutum yang digantikan oleh Ius Constituendum yang telah ditetapkan, atau hukum yang telah di gantikan oleh hukum yang baru.
- Macam Macam Hukum :
- Hukum Pidana : Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukum bagi barang siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Hukum Perdata : Hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum.
- Hukum Tata Negara : Hukum yang mengatur tentang negara yaitu dasar pendirian, struktur kelembagaan pembentukan, lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara lembaga negara, wilayah dan negara.
Penggolongan undang-undang dilihat dari dari segi waktu dan macam-macamnya sebagai berikut :
1.Ius Constitutum :
a.Hukum Pidana :
- UU RI Nomor22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan
Meroko
- UU RI Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
PerdaganganOrang.
- UU RI Nomor - Tahun - Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
b.Hukum Perdata :
- UU RI Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan
- PP Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Anak Dan
Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat.
- UU RI Nomor4 Tahun2006 Tentang Pengesahan Perjanjian.
- UU RI Nomor24 Tahun2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- UU RI Nomor 23 tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
- UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- UU RI Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- UU RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
c.Hukum Tata Negara :
- UU RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu
- UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- UU RI Nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU RI Nomor 34Tahun2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- UU RI Nomor22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kependudukan Majelis
Musyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Derah.
- UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
d.Hukum Lainya :
- UU RI Nomor18Tahun2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- Perpu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- UU RI Nomor22Tahun 2009 Tentang Pos
- UU RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan
JangkaMenengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
- UU RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan tarif Atas Jenis Penerimaan
Bukan Pajak Yang Berasa Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan
Di LuarKegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutaan.
-Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Hak Penyandang Cacat
- UU RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik
Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana.
- UU RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan HukumPendidikan
- UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perfileman.
- Perpu Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Derah.
- Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyeleggaraan Ketertiban,
kebersihan, Dan Keindahan
2.Ius Constituendum :
a.Hukum Pidana :
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Tentang Pencegahan Dan
- Pemberantasan (Trafiking) Orang terutama Perempuan dan Anak.
- Rancangan Undang-UndangPerlindungan Saksi
- Rancangan Undang-UndangNarkotika
- Rancangan Undang-UndangTindak Pidana Pencucian Uang
b.Hukum Perdata :
- Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara
- Rancangan Undang-UndangPerdagangan
- Rancangan Undang-UndangKeperawatan
- Rancangan Undang-UndangTentang Perampasan Asset
- Rancangan Undang-UndangTentang Usaha Perseorangan Dan Badan Usaha
Bukan Badan Hukum
c.Hukum Tata Negara :
- Rancangan Undang-UndangPelayanan Publik
- Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- Rancangan Undang-UndangRahasaia Negara
- Rancangan Undang-UndangKekuasaan Kehakiman
d.Hukum Lainya :
- Rancangan Undang-UndangJaminan Produk Halal
- Rancangan Undang-UndangLingkungan Hidup
3.Sejarah Hukum :
a.Hukum Pidana :
- Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tidak Pidana Korupsi
- UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Perpu Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Perpu Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Korupsi
b.Hukum Perdata :
- UU RI Nomor 1979 Tahun 1958 Tentang Koprasi
- UU RI Darurat No 3 Tahun 1955 Tentang Pelabuhan Palembang Menjadi
Perusahaan Negara
c.Hukum Tata Negara :
- UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- PP Nomor 45 Tahun 1948 Tentang Pemberian Pangkat Militer Kepada
Hakim Dan Lain Sebagainya Dalam Peradilan Ketentaraan.
- UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Derah.
d.Hukum Lainya :
- UU RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- UU RI Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos
- UU RI Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfileman
0 komentar